Bogor, 04 Februari 2026 – Perubahan status ribuan penyuluh pertanian dari daerah ke pusat menandai babak baru dalam tata kelola penyuluhan nasional. Kebijakan satu komando yang diharapkan memperkuat koordinasi ini, di sisi lain menghadirkan berbagai pertanyaan dan kegelisahan di kalangan penyuluh yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan.
Di balik tugas mendampingi petani, para penyuluh kini dihadapkan pada dinamika baru terkait kejelasan administrasi pascapengalihan. Mulai dari penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyuluhan, mekanisme kenaikan pangkat, hingga kepastian status kerja dan penghasilan, menjadi topik yang hangat dibicarakan dan dirasakan langsung oleh para penyuluh.
Menjawab berbagai kegelisahan tersebut, Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka) menggelar kegiatan LOVE (Live of Agriculture Virtual Literacy) dengan tema “Menjawab Permasalahan terkait Pengalihan Penyuluh ke Pusat”. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan penyuluh dengan pemangku kebijakan, sekaligus wadah berbagi informasi dan mencari solusi bersama.
Kepala BB Pustaka, Eko Nugroho Dharmo Putro, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas antusiasme para penyuluh yang tetap tinggi di tengah masa transisi. Ia menegaskan bahwa kegelisahan yang dirasakan penyuluh merupakan hal yang wajar dan perlu direspons secara serius, karena kondisi psikologis dan kepastian administrasi akan sangat memengaruhi kinerja penyuluh ke depan.
“Jika penyuluh merasa ragu dan tidak tenang, tentu ini akan berdampak pada kualitas pendampingan di lapangan. Melalui forum LOVE, kami berharap para pemangku kebijakan dapat memberikan kejelasan, menenangkan, sekaligus membangkitkan kembali semangat penyuluh dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Kegiatan LOVE kali ini juga menjadi kelanjutan dari rangkaian diskusi pengalihan penyuluh yang telah dilaksanakan sejak 2025. Dengan pendekatan dialogis dan literatif, BB Pustaka berupaya memastikan bahwa proses transisi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memperhatikan sisi kemanusiaan para penyuluh sebagai penggerak utama pembangunan pertanian nasional.
“Tugas penyuluh cukup banyak tidak hanya melakukan pendampingan dan bimbingan pada petani, tetapi juga melakukan tugas kewajiban yang harus dilakukan setiap harinya, Eko memastikan BPPSDMP, Biro OSDMA akan selalu mensupport kegiatan penyuluh.
I GST. Made NGR Kuswandana, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian menyatakan bahwa pengalihan penyuluh ke pusat merupakan kebijakan strategis yang tidak terlepas dari risiko dan tantangan.
Namun demikian, pemerintah terus berupaya memastikan proses tersebut berjalan sebaik mungkin. Pascapengalihan, tugas pokok dan wilayah kerja penyuluh pada prinsipnya tidak berubah, kedepan penyuluh akan dilibatkan secara aktif dalam program strategis nasional, termasuk pendampingan produksi dan monitoring serapan gabah sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan
“Pasca pengalihan kita akan bekerjasama dengan Perum Bulog terkait monitoring serap gabah, target serap gabah adalah 4 juta ton/tahun. Pasukan sebanyak 38.000 ini yang akan membantu terkait monitoring." Tuturnya.
Minggu ini akan dilakukan perjanjian kerjasama dengan Perum Bulog. Akan ada ujicoba pada 14 provinsi penghasil beras terbesar. Hal ini sesuai dengan target Menteri Pertanian.” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian, Nurwahida memaparkan langkah-langkah penataan kepegawaian tengah dilakukan.
Masa awal transisi masih diwarnai dengan perbaikan sistem dan sinkronisasi data, baik terkait SKP, maupun jenjang jabatan. Nurwahida menjelaskan bahwa proses kepegawaian, termasuk pensiun, pengusulan kenaikan pangkat dan pengelolaan SKP, kini dapat dilakukan secara digital melalui sistem yang telah disiapkan.
Tutorial dan tata cara administratif juga akan turut dihadirkan dalam bentuk video. Hal ini diharapkan dapat mempermudah penyuluh dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penilaian kinerja.
“Penyuluh dapat berfokus pada pekerjaan teknis untuk mendukung swasembada tanpa memikirkan hal lain terutama dalam masa transisi ini, absensi dilakukan pada wilayah tingkat kabupaten.
SKP juga sudah dibuatkan, tinggal menunggu tutorial video, Bapak Ibu penyuluh dapat langsung mengisi laporan SKP bulanan saja tanpa perlu mengisi dari awal” tegasnya.
"Dengan dukungan kelembagaan dan perbaikan yang terus berjalan, penyuluh diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung program strategis mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional." Ungkapnya
Dalam sesi diskusi, perwakilan penyuluh menyampaikan langsung berbagai pertanyaan dan masukan. Seluruh masukan tersebut ditanggapi oleh Kepala Biro OSDMA dan dicatat sebagai bahan evaluasi serta tindak lanjut bersama.
Melalui dialog dan sharing session ini, Kementerian Pertanian melalui Biro OSDMA dan Pusat Penyuluhan Pertanian kembali menegaskan komitmennya dalam menyempurnakan sistem kepegawaian. (Kontributor AM/Edit SO)